tugas dan fungsi inspektorat. 1 Kedudukan,. tugas dan fungsi inspektorat

Inspektur Jenderal adalah jabatan struktural eselon I. 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari perlu diubah untuk memperkuat tugas dan fungsi Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Terhadap Badan Kepegawaian Daerah. Bertanggung jawab Penuh Terhadap Chief Inspector untuk mengawasi kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor. Tugas Kelompok Kerja 5 – Bidang Penguatan Tata Laksana Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan cara : 1) Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama serta dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN,. TugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas: Membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; Membantu Gubernur sebagai Wakil. Definisi/arti kata 'inspektorat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /inspéktorat/ n 1 badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemer. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tenta ng Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis. TUGAS MAKALAH KELOMPOK 5 Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pengawasan (Dosen : Bapak Edi Pranoto, S. INSPEKTORAT DAERAHA. bahwa dengan adanya evaluasi tugas dan fungsi pada Inspektorat. Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bab III Ketentuan Penutup. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugasnya membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam. Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai fungsi inspektorat, susunan organisasi, tugas dan fungsi inspektorat. A. Diperbaharui pada: Kamis, 10 September 2020 234 5 Print. Inspektorat Kabupaten. Sebagai kontribusi akademis guna mengetahui peran dan fungsi Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan di Pemerintah Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi. UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK HALAMAN PERSETUJUAN Analisis Inspektorat Sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupafen Serdang Bedagai Abdi Rasoki Pulungan L71801014 Judul Nama NPM Ketua Program Studi Ilagister ilmu. Gedung Kementerian PUPR Jl. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hum. Tugas dan Fungsi. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Kedudukan Nomor 19 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. "(1) Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hum. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat iniurusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah I, II, III dan IV yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan 3 Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi: a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2) Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara /Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; (3). INSPEKTORAT DAERAH. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. bahwa berdasarkan. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Auditor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. 30 Agustus 2023 17:28:27 / inspektorat / dibaca: 121 kali / Kat: Penghargaan. 13. c. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentangA. (5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan. FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 1. 2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan. Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi : a. Dasar : Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Interna di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. NOMOR 44 TAHUN 1974. UU No. Dalam melaksanakan tugas, Itwasum menyelenggarakan fungsi: pengawasan dan pemeriksaan umum (Wasrik) bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:pemberian arahan dan bimbingan atas. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Inspektorat adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat. Hal itu juga yang membuat Inspektorat Jenderal mencetuskan gagasan akan permainan Mejong. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi. 14. Tugas, dan Fungsi Inspektorat Tugas Inspektorat Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur untuk Provinsi atau Bupati Walikota untuk Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Utama dipimpin oleh. b ahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat. 07. Kementerian PUPR. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Home / Tugas dan Fungsi; Unit Kerja. mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi : a. Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Secara fungsional, uraian tugas auditor inspektorat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan. berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat, yaitu : 1. 1. Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang. (2). Inspektur Jenderal. Selain itu, inspektorat juga memiliki peran dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berwenang. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera h -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) A. Menyusun bahan kebijakan strategis. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026; 14. Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas. g. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu,. pdf. Inspektorat Jenderal. Adapun hal-hal yang perlu diketahui tentang jabatan fungsional Auditor diantaranya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka: 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT; 2) pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat; 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber dayainspektorat, yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, tugas pengawasan yang cukup luas dan kompleks. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020. perencanaan program pengawasan; c. Pengertian, Tugas dan Fungsi dari INSPEKTORAT Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat Pasal 4 (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. FUNGSI Perumusan kebijakan teknis. 9 Tahun. 1. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten- Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian. Manfaat Praktis Sebagai kontribusi pemikiran dan masukan bagi lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan penyelenggaraan pengawasan di Indonesia. Bagian Kedua Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Bagan struktur inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A, tipe B, dan tipe C, tercantum dalam. PAN/7/2008, Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat. 4. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Mempunyai tugas pokok melaksanankan pengawasan intrn di Lingkungan Kementerian Lingkungan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan. id – Uraian Tugas Jabatan Auditor. Tugas lain yang diberikan oleh Walikota ses-uai tugas dan fungsinya. bahwa dengan berlakunya. Tugas Subbagian Tata Usaha Inspektorat I. Toggle the table of contents. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Distrik dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan dan kampung. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan, dan; Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. September 2020, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelanggarakan pengawasan intern Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. UU No. isasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ke - tentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada intansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSecara fungsional, uraian tugas auditor inspektorat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Mempunyai tugas pokok melaksanankan pengawasan intrn di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Bahwa fungsi pengawasan inspektorat tidak akan efektif tanpa adanya penempatan personil yang tepat sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam. Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam Undang. 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai lagi Kabupaten Buton Selatan dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti; c. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka: 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT; 2) pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat; 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya Tugas Dan Fungsi Inspektorat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang”. NOMOR 55 TAHUN 2021. Baca Juga : Tugas Inspector Sipil Pada Pekerjaan. sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Tentang Kemenkumham RI. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik. UU No. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : Kedudukan : 1. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 6 Nomor 49. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. PENGERTIAN. Pada dasarnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi : a) Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan. 1. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 5 Inspektorat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasi Pelayanan dan Pemberdayaan Pemdes Klampok. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat. Kemudian dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. : Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif. JAKARTA (10 Januari 2020) - Bekerja dengan gembira, itulah yang selalu ditekankan oleh Menteri Sosial, Juliari P. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas,. 2. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan dalam rangka penyesuaian susunan organisasi, tugas. Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pengawasan lainnya, dan kegiatan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi serta penyusunan laporan hasil pengawasan. 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi KLHK yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Visi Inspektorat Wilayah I 2020-2024 adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas". 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Tugas BPK. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2020. 4. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan h. Visi Inspektorat Wilayah I 2020-2024 adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas". Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahanPENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 2. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan. (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. ABSTRAK: a. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KKP. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota pekalongan, inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah kab. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. Peran APIP harus bisa. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. yang melakukan kegiatan penjaminan kualitas (assurance) dan konsultasi (consulting), Inspektorat Wilayah I secara rutin melakukan kegiatan yang terdiri dari: 1. Toggle the table of contents. Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor belum termuat didalamnya pengawasan terhadap pengelolahan pendapatan asli daerah. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kerja kementerian dilaksanakan. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur. B. Tugas Pokok: Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Pengawasan. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi TenggaraLaporan Kinerja Inspektorat Ill ini disusun sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung; 1. Inspektorat; dan q. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangpenyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas.